Jasa konsultan pajak untuk berbagai jenis perusahaan dan perorangan yang bergerak di bidang perdagangan umum, jasa, manufaktur, maupun bidang usaha lainnya
Consulting Tax
Analyst Tax
Planning Tax
Company legality
Selain layanan penasihat keuangan umum, kami juga mengkhususkan diri dalam bidang-bidang tertentu, antara lain.
Consulting Tax
Analyst Tax
Planning Tax
Company legality
MSS Consultant telah memberikan konsultasi pajak, kepabeanan, akuntansi dan hukum kepada berbagai jenis perusahaan, antara lain yang bergerak dalam perdagangan umum, jasa, manufaktur, maupun bidang usaha yang lain.
MSS Consultant telah memiliki pengalaman di bidang pajak, kepabeanan, akuntansi dan hukum. Izin Konsultan terdaftar di Kementerian Keuangan serta tersertifikasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
Kami menyediakan layanan profesional di bidang perpajakan dan kepabeanan, termasuk konsultasi pajak, strategi perencanaan pajak, dukungan dalam sengketa pajak, serta jasa kepabeanan dan pengurusan fasilitas kepabeanan. Fokus kami adalah mempermudah dan mengoptimalkan proses perpajakan dan kepabeanan untuk bisnis Anda.
Menyediakan layanan konsultasi di bidang perpajakan, yang membantu klien memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif. Ini mencakup analisis, persiapan, pengelolaan, dan pelaporan pajak.
Melakukan perencanaan pajak strategis dan peninjauan pajak untuk membantu klien meningkatkan keuntungan..
Membantu klien dalam mempersiapkan dan menyusun dokumen untuk permohonan fasilitas pajak
Memberikan dukungan dan representasi kepada klien dalam kasus sengketa pajak, termasuk keberatan, pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP), banding, dan gugatan.
Menawarkan jasa pendampingan dan konsultasi terkait masalah kepabeanan, termasuk sengketa kepabeanan, persiapan masterlist, dokumen administratif impor, dan pengurusan izin-izin impor.
Membantu klien dalam pengajuan fasilitas kepabeanan seperti pembebasan bea masuk dan peningkatan status jalur pabean.
Cari tau tata cara lapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa klinik Kecantikan, Jika ingin terhindar dari denda pajak. Kok bisa begitu? Dengan berlakunya UU No 7 Tahun 2021 pasal 16B, semula...
24 Nov 2023
Read more...
Oleh: Raden Sukma Wardana, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah...
04 Jan 2023
Read more...
Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mengakses layanan perpajakan secara terbatas dari Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP tentu...
04 Jan 2023
Read more...
